400 Siswa Lebih “Urunan” 325rb an Tanpa Kejelasan Pertanggung Jawaban

Tutwuri Handayani

Tutwuri Handayani

Jawa Timur, portal nasional – Pendidikan di Jawa Timur sepertinya makin amburadul semenjak sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas terutama sekolah negeri dikelolah oleh pemerintah provinsi jawa timur.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) berhak dan memiliki kekuasaan penuh terkait “bongkar-pasang” kepala sekolah kejuruan/atas se Jawa Timur.

Disisi lain pihak sekolah memberi aturan “ngawur” terhadap siswa untuk bisa dipenuhi oleh orang tua wali murid yang didiamkan saja oleh pihak Dispendik Jatim. Entah sudah menjadi rahasia umum institusi pendidikan di jawa timur atau ada “permainan cantik” yang sudah direncanakan oleh oknum mafia pendidikan di jawa timur.

Sebut SMAN 19 Surabaya, telah melakukan penarikan dana sebesar 325 ribu rupiah per siswa untuk pengadaan komputer, karena komputer merupakan salah satu alat pendukung untuk Ujian Nasionak Berbasis Komputer (UNBK). Dan komputer itu sendiri difungsikan untuk melatih siswa dalam USBN (ujian sekolah berstandar nasional).

Menurut sumber yang bisa dipercaya, Zaenuri selaku kepala sekolah tidak bisa menunjukkan bukti adanya pembelian komputer yang dananya sudah dimintakan ke wali murid siswa yang sekarang duduk di kelas XII.

Zainuri, kepala sekolah SMAN 19 Surabaya tidak berada ditempat.

Menurut Dian Tri S, wakil kepala sekolah yang menangani sarana dan prasarana SMAN 19 Surabaya, penarikan dana ke siswa sebesar Rp 325.000,- / siswa sudah sesuai kesepakatan bersama dengan komite sekolah dan juga sudah dilakukan sosialisasi ke wali murid untuk mendukung program sekolah.

“Dana 325 ribu rupiah itu untuk pengadaan LCD, komputer, kipas angin dan juga pembangunan,” kata Dian.

“Kemarin kita bangun tembok sekolah sepanjang 50 meter dan juga atap parkir yang kena puting beliung,” jelas Dian.

Sayangnya saat ditemui portal nasional, pihak SMAN 19 Surabaya tidak bisa menunjukan bukti pembelian barang ataupun bahan dalam pemanfaatan dana tarikan tersebut.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, penarikan dana Rp 325.000,- / siswa bisa diduga hasil pungutan liar dan penyalah gunaan wewenang dan jabatan karena pembelian LCD maupun Komputer sudah dilakukan sebelum tarikan dan pembangunan sekolah sudah ada dana tersendiri dari pemerintah.

“Dari kemarin-kemarin ya gitu ngomonge sekolah,” terang sumber.