Tambahan Pasal Di Raperda KTR

kms dSurabaya – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya kembali melanjutkan pembahasan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Pasca pembahasan, Junaedi Ketua Pansus Raperda KTR DPRR Surabaya menyampaikan, mengenai pada pasal sanksi sebesar Rp (rupiah) 250 ribu bagi yang melanggar.

“Itu masih sedang kita bahas lebih detail, masih kita pending,” kata Junaedi. “Karena Rp 250 ribu dari Dinkes, hanya efek jera dan kepatutan,” tambahnya.

Ketika disinggung tentang isi pasal sebanyak 13. “Nantinya ada pasal tambahan, yaitu Peraturan Wali Kota (Perwali), tidak tahu 3 bulan atau 6 bulan dikeluarkan,” terangnya.

“Perda KTR segera dan wajib diterapkan di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, termasuk Surabaya yang belum mempunyai Perda KTR,” pangkasnya.