Pembahasan Pansus Batal

Junaedi

Junaedi

Surabaya РRancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Raperda KTR merupakan Raperda usulan dari eksekutif.

“Pembahasan kali ini Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) tidak datang,” kata Junaedi Ketua Panitia Khusus (Panas) Raperda KTR.

“Alasannya, karena ada jadwal lain yang sudah terjadwal 1 bulan sebelumnya, kami menghormati itu,” tambahnya.

“Tapi untuk jadwal pembahasan¬† selanjutnya, kami minta Ibu Kadinkes hadir,” tambahnya. “Jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) tidak serius,” ingatnya. “Terlebih lagi, ini adalah inisiatif Pemkot Surabaya,” ungkapnya.

Masih kata Junaedi, pembahasan kali ini untuk memastikan KTR¬†yang diatur dalam pasal 2 dan 3.¬†“Kita sebenarnya ingin tahu secara spesifik 8 kawasan yang dilarang itu,” ungkapnya.

“Misalnya kalau tempat belajar, apakah tempat bimbingan belajar (bimbel) itu juga termasuk KTR atau bagaimana,” tanyanya. “KTR itu diluar gedung atau didalam gedung, ini yang selama ini belum dijelaskan oleh Pemkot” tuturnya.

Selain itu, pembahasan ini juga mengenai sanksi berupa denda Rp 200 ribu kepada pelanggar yang masih menjadi bahan perdebatan.

Junaedi memaparkan, Kota Surabaya sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok.

Junaedi menerangkan, sudah banyak kota-kota di Indonesia sudah punya aturan itu.

‚ÄĚSurabaya ini adalah Kota Layak Anak, masa iya, merokok yang notabene asapnya berbahaya boleh dengan bebas dilakukan di ruang-ruang publik,‚ÄĚ ungkap Junaedi.