Rahayu Klarifikasi Tentang Tuduhan Perselingkuan

Rahayu

Rahayu Widya Ningsih

Surabaya РKasus pemukulan terhadap Agung Prasodjo anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya di lantai 2 gedung DPRD Surabaya beberapa waktu lalu oleh Hendrik Purnomo.

Rahayu Widya Ningsih merupakan mantan istri Hendrik Purnomo mengklarifikasi bahwa kejadian pemukulan di lantai 2 gedung DPRD Surabaya bukan karena persoalan perselingkuhan.

“Saya resmi cerai dengan mantan suami saya sejak tahun 2017,” kata Rahayu. “Saya gugat suami saya pada tahun 2016 karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” tambahnya. “Jadi persolana kemarin tidak ada hubungannya dengan perselingkungan,” terangnya.

Rahayu mengaku kaget dengan adanya pemberitaan di media massa yang menyangkutkan dirinya bagian dari penyebab pertikaian Hendrik dan Agung.

Masih kata Rahayu, Padahal selama 2 tahun ini, dirinya tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Agung Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Surabaya. Begitu juga dengan mantan suaminya.

Rahayu mengatakan, ketemu dengan Agung tahun 2016 lalu. Pada saat dirinya masing menjadi Sekretaris AMPG Surabaya.

Selama menjadi sekretarisnya Agung, dirinya menegaskan tidak pernah melakukan perselingkuhan.

“Hubungan saya dengan Agung sebatas keperluan organisasi, itu sekitar tahun 2015-2016,” urainya.

“Setelah saya cerai, saya tidak aktif lagi di organisasi dan saya memilih fokus ke kerjaan karena hidup sendiri dan menghidup anak-anak,” jelasnya.

Rahayu menyayangkan sikap dari mantan suaminya mengajak anaknya pada saat peristiwa pemukulan itu terjadi.

Ketika disinggung adanya faktor politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sedangkan kasus tersebut sudah lama bahkan sudah 2 kali dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya dan Rahayu mengatakan tidak mengetahuinya.

Terpisah, Agung menyampaikan  bahwa dirinya dituduh melakukan perselingkuhan dengan istrinya.

“Kejadiannya sudah 2 tahun lalu, saat itu, saya sudah minta laporkan ke kepolisian jika saya melakukan perbuatan itu,” kata Agung.

“Tapi dia tidak mau malah melaporkan ke BK DPRD Surabaya, tapi laporan itu tidak diproses BK dan melaporkan kembali beberapa hari lalu di saat menjelang Pemilu 2019,” paparnya.

M Arsyad anggota BK DPRD Surabaya mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah masuk rana hukum sehingga proses pengaduan di BK diberhentikan.

Arsyad menambahkan, persoalan itu sudah dilaporkan 2 kali oleh Hendri ke BK. Berdasarkan pendapat ahli hukum yang didatangkan BK, hal itu tidak ada kaitannya dengan kelembagaan DPRD melainkan lebih pada pribadi.