Tarik Ulur Peraturan Kawasan Bebas Rokok

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Peraturan Daerah (Perda) mengenai rokok sempat tidak jelas arahnya. Setelah Perda tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera Perdakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Namun yang terjadi saat ini ialah, polemik pembahasan Ramcangan (Ra) Perda KTR terus saja bergulir.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menolak atas pembahasan Raperda KTR.

FPDIP menilai Perda nomor 05 tahun 2008 tetang KTR dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sama sekali tidak dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Reni Asruti anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR mengatakan, revisi Perda 05 tahun 2008 di Raperda KTR merupakan bagian dari kepatutan pada perundangan di atasnya.

Masih kata Reni, saat ini ada Peraturan Pemerintan (PP) nomor 109 tahun 2012 yang meminta agar Pemda menetapkan sejumlah kebijakan terkait KTM.

‚ÄúSalah satunya terkait tempat merokok dan penjualan rokok termasuk bagaimana menjual produk tembakau,‚ÄĚ kata Reni.

Reni menyampaikan, Mendagri telah menegaskan supaya Pemda segera menerapkan Perda KTM sebagaimana ditetapkan PP nomor 109 tahun 2012 dalam surat Mendagri tanggal 28/11/2018 lalu.

Reni memaparkan, kalau dikatakan Perda sebelumnya Pemkot belum melakukan apapa sebagai pelaksanaan, tidaklah tepat.

Wali kota Surabaya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tujuannya masih imbauan dan hasilnya sebenarnya sudah signifikan karena ada perubahan kebiasaan masyarakat untuk setidaknya tidak merokok secara sembarangan .

‚Äúkita ini sifatnya melindungi, saya sering melihat banyak anak-anak usia sekolah yang merokok meski memang di luar sekolah,” ungkapnya.

“Tapi itu butuh perlindungan agar mereka terhindar dari bahaya rokok, itu tugas kita semua,‚ÄĚ pungkas Reni.