Konsultasi KTR di 2 Kementerian

Junaedi

Junaedi

Surabaya РUntuk melindungi masyarakat yang tidak menghisap tembakau. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih berlangsung.

Seperti yang disampaikan Junaedi Ketua Panitia Khusus (Panas) Raperda KTR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Pansus KTP akan melakukan konsultasi ke¬†Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Junaedi.

“Konsultasi ini mengarah kepada sanksi, terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak menerapkan perda KTR,” tambahnya.

“Sebab, penerapan Perda KTR merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012,” tuturnya.

‚ÄúKarena ada surat edaran dari Kemendgari nomor 440 tentang penerapan KTR, maka kita perlu konsultasi Kemendagri khususnya ke Bina Program Pembangunan daerah tentang sanksi apabila tidak menerapkan perda KTR,‚ÄĚ ungkap Junaedi.

Masih kata Junaedi, Pansus KTR ke Jakarta tidak hanya konsultasi ke Kemendagri. Namun juga melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Materi konsultasinya cukup banyak. Selain soal sanksi, juga terkait dengan definisi dari KTR yang berjumlah delalapan.

‚ÄúDi Surabaya malah ada 9, ketambahan tempat lainnya,¬† jadi dari masing-masing tempat KTR nanti kita konsultasikan supaya pansus memiliki persepsi yang sama,‚ÄĚ jelasnya.

Bahkan Pansus KTR juga akan mengkonsultasikan tentang batasan waktu Peraturan Wali Kota (Perwali) pasca Perda KTR disahkan pada sidang paripurna.