Intervensi Kebebasan Pers

Vinsensius

Vinsensius

Surabaya – Larangan mengambil berita oleh salah seorang jurnalis televisi lokal, menjadi perhatian bahkan keprihatinan dari beberapa legislatif Surabaya.

Vinsensius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sangat menyayangkan sikap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Apa yang dilakukan Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya,” kata Vinsensius. “Ini artinya Wali Kota Surabaya sudah mengintervensi independensi media,” tambahnya.

Masih kata Vinsensius, perusahaan media massa bukan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibawah kendali pemegang kebijakan.

“Mengganti jurnalis oleh Humas yang disampaikan ke pimpinan redaksi, merupakan intervensi terhadap kebebasan pers,” terangnya.

Lanjut Vinsensius, terkait tidak suka terhadap salah seorang jurnalis harusnya bisa dilakukan dengan cara arif dan dilakukan komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan.

“Bukan malah mengirim surat ke redaksi untuk meminta jurnalisnya diganti, memangnya Pimpinan Redaksi (Pimred)-nya Bu Risma,” jelas Vinsensius.