Seorang Terkena Akan Menulari Lainnya

komisi DSurabaya – Pernyataan tidak halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada vaksin rubela. Membuat Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Junaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya meminta kejelasan terkait status vaksin tersebut.

Febria Rachmanita Kepala Dinkes Surabaya menyampaikan, terkait vaksin campak dan rubela. “Kalau masalah halal atau tidak itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan MUI,” kata Febri.

“Pada prinsipnya, Dinkes melakukan imunisasi vaksin ini ada dasarnya,” tambahnya. “Pertama adalah Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag) tahun 2017 dan 2018 terkait produksi vaksin,” terangnya.

Masih kata Febri, dasarnya lagi adalah masih ada angka kesakitan. “Angka insiden Cervical Rood Syndrome (CRS) yang menyebabkan kematian pada balita ataupun kecacatan akibat campak atau rubela.

“Sehingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan imunisasi ini. “1 orang terkena, dapat menularkan ke balita atau masyarakat lain, sehingga perlu sekali dilakukan imunisasi,” tuturnya.