Pemprov Harus Bertanggung Jawab

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya РDitolaknya gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) oleheh Mahkamah Konstitusi (MK).

Rupanya membuat Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara.

Adi mengatakan, setelah adanya putusan dari MK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus bertangung jawab terhadap siswa didik Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) yang tidak mampu supaya tetap sekolah.

Masih kata Adi, Pemprov Jatim harus menyiapkan anggaran 20 persen dari total kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

Adi menjelaskan, APBD Jatim pada tahun ini lumayan besar sekitar Rp (rupiah) 27 triliun.

“Kalau dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen maka nilainya sekitar Rp5,4 triliun,” terangnya.

Sementara untuk anggaran dibidang pendidikan untuk Pemprov Jatim masih relatif kecil.

Bahkan belum mampu menyelenggarakan pendidikan murah.