Komisi D Menyampaikan, Kota Surabaya Membutuhkan Regulasi Untuk Mengatur Urbanisasi

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Perpindahan dari desa ke kota (urbanisasi) sampai saat ini masih menjadi magnit bagi kalangan masyarakat desa.

Adanya anggapan bahwa kota banyak sekali pekerjaan, sementara di desa sendiri mereka menilai sampai kapanpun tidak akan ada perubahan.

Hal itu juga yang menjadi perhatian dari Komisi D membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Junaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan, saat ini kota Surabaya membutuhkan formula baru mengenai regulasi yang mengatur tentang urbanisasi.

“Dahulu, seseorang yang tinggal di Surabaya lebih dari 3 bulan secara berturut-turut,” kata Junaedi.

“Itu diwajibkan mengurus surat keterangan tinggal sementara (SKTS) atau Kipem,” tuturnya.

“Tetapi untuk aturan itu sendiri sudah dicabut karena mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri),” tambahnya.

“Sehingga urbanisasi bisa berlangsung bebas tanpa pengendalian,” jelasnya.

Junaedi menambahkan, oleh sebab itu kota Surabaya membutuhkan formula baru berupa regulasi supaya bisa menangkal ataupun mengantisipasi melonjaknya arus urbanisasi.

Masih kata Junaedi, apakah itu berupa Peraturan Walikkota (Perwali) ataupun perubahan Peraturan Daerah (Perda).

Bila permasalahan ini tetap bergulir bebas. Maka tidak ada yang bertanggung jawab terlebih lagi menjamin keberadaannya.

“Berdasar data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) tahun 2015 saja,” ungkapnya.

“Jumlah penduduk urban pemegang Kipem itu sudah mencapai lebih dari 30 Ribu orang,” terangnya.

“Tentu saja dalam setiap tahunnya bertambah, ini bisa dipastikan akan menimbulkan persolan sosial baru,” jelasnya.

Dengan derasnya arus urbanisasi tentu akan memunculkan persaingan yang keras guna memperoleh pekerjaan antara penduduk lokal dan luar daerah.

“Kompetisi penduduk lokal dengan urban jelas akan semakin besar, karena Upah Minimum Kota (UMK) di Surabaya sudah tinggi,” papar Junaedi.

“Sementara para perusahaan bisa merekrut dengan cara membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon karyawannya yang berasal dari luar daerah,” urainya.