Rampas Aset Korporasi

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

Jakarta – Dalam keterangan pers Hatta Ali Ketua Mahkamah Agung (MA) menyampaikan, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) terkait Tindak Pidana Korporasi sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI).

Salah sau poin di dalam PerMA itu, adalah telah diatur tata cara pemindaan bagi korporasi yang terlibat korupsi juga mengenai perampasan aset.

Hatta menambahkan, PerMA melaui proses yang sangat panjang dan disusun oleh beberepa pihak seperti dari Kepolisian, Kejaksaan Agung (Jagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)serta juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).