Pemprov Tidak Melirik GTT Dan PTT

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan, bahwa hasil evaluasi Gubernur harusnya sudah turun dalam minggu ini.

“Karena tanggal 31/12/2016 adalah waktu akhir, bagaimana catatannya Gubernur,” kata Reni. “Karena semua harus jelas, diantaranya terkait anggaran Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) itu,” tambahnya.

“Berdasar Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pengalihan pegawai yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya yang Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkapnya.

“Hanya saja keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi penting ketika terjadi moratorium keberadaan guru,” paparnya. “Harapan kami ini menjadi perhatian Gubernur, sehingga dicarikan solusi, karena jika tidak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov,” terangnya.

Reni mengatakan, peralihan kewenangan pengelolaan SMA/K di Surabaya tidak berimbas kepada turunnya kesejahteraan GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selama ini sangat dicukupi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).