Komisi B Mengharapkan Pengembalian Pasar Tradisional Sebagaimana Mesti Dan Fungsinya

Edi Rahmat

Edi Rahmat

Surabaya – Komunikasi transaksi perdagangan yang sudah turun temurun dan dilakukan pada semua lapisan masyarakat sepertinya layak dipertahankan.

Bahkan Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memperhatikan secara seksama terlebih keberadaan pasar tradisional.

Dalam hal ini Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan penataan pasar tradisional.

Semua itu untuk kenyamanan para pembeli maupun pedagang yang ada di pasar tersebut. Dengan dilakukan penataan itu secara otomatis tidak ada lagi pasar yang beralih fungsi.

Edi Rahmat yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, selama ini ada beberapa pasar tradisional yang menyalahi kelasnya bahkan menjadi pasar grosir.

“Pasar yang tidak sesuai dengan kelasnya itu, diantaranya pasar Tanjungsari, pasar Dupak reukun, pasar Mangga dua dan pasar Keputran, ada 1 pasar grosir yang sudah sesuai aturan, yakni Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS),” terangnya.

Pasar tradisional di Surabaya terbagi dalam beberapa kelas pasar. Beberapa kelas diantaranya, pasar grosir, pasar kawasan, pasar lingkungan dan pasar khusus.

Dari beberapa pasar yang ada di surabaya dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, Swasta maupun masyarakat sendiri.

Masih kata Edi, dari 121 pasar tradisional yang ada di surabaya. Sebanyak 104 pasar tradisional belum berizin.
“Perizinan itu terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kajian sosial ekonomi (sosek) dan lainnya,” paparnya.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 01 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, semua pasar tradisional harus memiliki izin dan terstandar sesuai ketentuan.