Rapat MAS Memanas

kms cSurabaya – Dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Semua itu berawal pada keberadaan Bazar Ramdhan yang ada di Masjid Agung Al Akbar Surabaya (MAS). Camelia Habiba Sekretaris Komisi C yang memimpin rapat tersebut sempat memanas.

Helmi Hubungan Masyarakat (Humas) MAS menyampaikan, kegiatan bazar yang digelar di jalan seputar MAS hanya bersifat insidentil.

“Kalau insidentil itu antara 2 hingga 3 hari, tapi kalau lamanya 1 bulan, ini bukan insidentil,” bantah Camelia Habiba.

“Bagaimana Pak Lurah berani mengeluarkan ijin yang dampaknya muncul izin keramaian dari pihak Kepolisian,” ungkap Agung Prasodjo anggota Komisi C.

“Padahal sudah mengetahui jika lokasi itu merupakan bukan milik dari Masjid Agung, tetapi milik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,” tanyanya.

“Jumlah stan itu mencapai ratusan dan sewanya rata-rata Rp (rupiah) 6 juta bahkan ada yang lebih,” terang Endy Suhendy anggota Komisi C.

“Ini jelas murni bisnis, harusnya kegiatan Bazar Ramadhan itu memberikan kesempatan kepada Pedagang Kali Lima (PKL) warga sekitar,” tandasnya.

“Jangan memberikan stempel buruk terhadap Masjid, karena bakal berujung laknat, itu larangan,” kata Ahmad Suyanto. “Dan selama ini Pemkot Surabaya juga sudah tidak pernah lagi memberikan bantuan anggaran untuk pemeliharaan MAS,” ulasnya.

“Maka tidak ada salahnya jika pengelola MAS membuat kegiatan itu, yang hasilnya untuk Masjid,” tegasnya.

“Sebaiknya kita juga menghormati kearifan lokal, kegiatan ini hanya berlangsung sebulan dalam 1 tahun, apa salahnya kalau diberikan kesempatan agar momen bulan Ramadhan ini bisa menjadikan berkah untuk semuanya,” jelas Vinsesnsius anggota Komisi C.