Serapan Jasmas Terbentur SE Mendagri

jasmasSurabaya – Saat ini legislator Surabaya tengah melakukan reses guna menJaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) mulai tanggal 19 sampai 24/03/2016.

Dalam pertemuan dengan warga, kerapkali ditagih dana jasmas. Walaupun, sebelumnya telah disosialisasikan, terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) nomor 900/4627/SJ tentang dana hibah Jasmas.

Jasmas hanya bisa diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah (Pemda).

Anggota Komisi D, Sugito merupakan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, dalam setiap kegiatan reses, warga seringkali menanyakan soal dana jasmas.

“Selama ini masyarakat bisa mengajukan proposal untuk pengadaan terop, sound system, baju pengajian dan sebagainya,” terangnya. “Akhirnya kita harus menjelaskan masalah itu ke mereka kondisinya seperti ini,” tambahnya.

Sugito mengungkapkan, kegiatan pembangunan yang dari usulan warga yang bisa diakomodasi dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau lainnya, sebagian besar berkaitan dengan proytek fisik.

“Kalau pavingisasi, pembangunan gorong-gorong, penerangan jalan bisa dilakukan tanpa Jasmas,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Camelia Habiba Sekteraris Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) DPRD Surabaya. Sejak adanya SE Mendagri yang mengatur penerima hibah, pihaknya tidak bisa menjalankan fungsinya menyerap aspirasi secara maksimal.

“Tapi bagaimana lagi itu aturan pusat,” ujarnya singkat. “Dipikir pilih kasih, sana dikasih, sini tidak,” paparnya.

“Untungnya, karena saya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi grassroot saya nahdliyin, sesuai SK, Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Badan Otonom (Banom) bisa mendapatkan dana itu,‚ÄĚ jelasnya.