Disepakati Dilarang

Eddy Rachmat

Eddy Rachmat

Surabaya – Terkait surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang pelarangan peredaraan minuman beralkohol (mihol).

Eddi Rachmat Ketua Panitia Khusus Rancanngan Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Pansus Raperda Mihol) mengatakan telah menyampaikan hasil pembahasan mihol kepada pimpinan.

“Revisi itu bisa judul dan bisa pasal, tapi hasil keputusan teman-teman mengacu pada pelarangan, maka judul akan direvisi dari pengendalian menjadi pelarangan,” kata Eddi.

Masih kata Eddi, tidak sedikit daerah yang memutuskan pelarangan. Seperti Gresik, Tangerang serta Sukabumi. Untuk Surabaya sendiri keputusan akhir bergantung dari Gubernur Jawa Timur (Jatim), apakah pelarangan total ataukah hanya pengendalian.

Eddi menambahkan, pansus berpatokan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 06 tahun 2015 tentang melarang dan memperbolehkan mihol beredar di hypermart dan supermarket.

“Namun dari pada hanya di 2 tempat itu, kita putuskan larangan total,” terangnya.

Eddi menegaskan, jika gubernur menolak keputusan pansus, maka pihaknya akan mengajukan banding. Jika banding ditolak, maka pansus akan kembali ke Permendag nomor 06 tahun 2015.

Baktiono yang juga anggota Pansus Raperda Mihol mengatakan, dirinya sejak awal setuju jika hypermart dan supermarket dilarang menjual mihol.

Namun dirinya juga tidak setuju ketika peredaran mihol di Surabaya dilarang total. Pembahasan raperda mihol adalah pengendalian bukan pelarangan.

Baktiono mengungkapkan, selama menggodok raperda mihol. Pansus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari konsultasi itu. Disepakati yang dilarang hanya supermarket dan hypermart.

“Kita konsisten, hanya di 2 tempat itu, selebihnya, hotel bintang 3 ke atas, dan bar boleh menjual dengan syarat diminum di tempat, tidak boleh dibawa pulang,” tegasnya.