Akan Cabut Surat Ijo

surat ijoSurabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mencabut Izin Penggunaan Tanah (IPT) surat ijo bila selama 3 tahun tidak ada pemanfaatan lahan.

Achmad Eka Mardijanto Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Tanah Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) pasca dengar pendapat dengan anggota Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, batas waktu tersebut berlandaskan terbitnya IPT surat ijo.

“3 tahun jika tidak ada proses pembangunan kita cabut dan dikembalikan ke Pemkot,” terangnya.

Masih kata Eka, di Surabaya jumlah IPT tanah surat Ijo mencapai 46.611 dengan total luas 8 juta meter persegi (m2).

Lutfiah anggota Komisi A meminta harus ada kejelasan mengenai definisi lahan yang tidak dimanfaatkan. Pasalnya, belum tentu semua tanah kosong tidak ada upaya pemanfaatn dari pemegang IPT.

Karena kadangkala pemanfaatan lahan terkendala oleh pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Bahkan kenyataannya bisa tahunan,” ungapnya.

Lutfiah menambahkan, jika IPT dicabut, warga tidak mendapat ganti rugi. Kecuali apabila lahan tersebut dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya.

“Kalau dimanfaatkan Pemkot, ada kompensasi sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tapi saya minta sesuai apraisal, karena pelepasan tanah surat ijo, masyarakat bayar sesuai apraisal,” ungkapnya.