Paripurna Tunda Revisi UU

dprJakarta – Sidang istimewa Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akan membahas revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korusi (UU) KPK dan Rancangan (R) UU Pengampunan Pajak akhirnya ditunda.

Paripurna berlangsung sedikit memanas disebabkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK untuk masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) DPR RI. “Ini bukan bersifat mendesak tapi memaksa,” kata Nizar Zahro dari Gerindra.

Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadlan Sejahtera (PKS) bahkan mendukung dan meminta agar revisi UU KPK masuk prolegnas dari usulan pemerintah bukan DPR.