PP Melindungi Buruh

buruhJakarta – Desakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Membuat Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) angkat bicara. Bahkan meminta kalangan buruh untuk berhati-hati mengenai informasi PP Pengupahan.

“Saya minta buruh hati-hati terhadap informasi yang berkembang soal PP Pengupahan, banyak penyesatan informasi baik di lapangan maupun di media sosial,” ungkapnya. “Sistem formula dalam PP Pengupahan, upah buruh dipastikan naik setiap tahunnya, bukan setiap 5 tahun,” tambahnya.

Masih kata Hanif, buruh yang menjalankan tugas serikat pekerja maka upahnya tidak akan dibayarkan, itu tidak benar dan tetap dibayar upahnya.

“Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan sudah mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk tahun 2016 saja kenaikan upah minimum akan mencapai 11,5 persen,” terangnya.

Terkait struktur dan skala upah pengupahan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan maupun produktivitas ditiadakan, sama sekali tidak benar.

Dalam PP Pengupahan justru mewajibkan perusahaan membuat serta menerapkan struktur dan skala upah. Sebenarnya membuat serikat pekerja bisa berunding lebih baik dengan pihak pengusaha di forum bipartit, bukan justru di jalanan.

Adanya PP Pengupahan ditegaskan dengan sanksi yang mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 dan ditambah dengan sanksi administratif, termasuk penghentian sebagian atau seluruh proses produksi.

PP Pengupahan mengatur serikat pekerja justru makin penting peranannya dalam merundingkan upah layak pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun melalui penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.

PP Pengupahan memberi perlindungan pada buruh, agar pihak pengusaha tidak membayar upah mereka sesukanya. Sistem PP bisa melindungi buruh yang belum bekerja juga melindungi dunia usaha agar berkembang dan memperbanyak lapangan kerja.