Apapun Alasannya Pemkot Harus Tegas

Vincensius

Vincensius

Surabaya – Lambat dalam melangkah itu kata yang tepat ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Akibat lemahnya dalam mengambil keputusan itu yang membuat kalangan legislator surabaya kerap menyoroti.

Kritikan tersebut ditujukan kepada Pemkot Surabaya akibat banyaknya fasilitas umum (fasum) yang masih dikelola pengembang ternyata melanggar aturan.

Vinsensius anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, di sepanjang jalan yang berada di kawasan Surabaya Barat itu banyak berdiri reklame di median jalan dan jalur hijau. Padahal, dalam aturan sama sekali tidak boleh.

“Pemasangan reklame itu tentu harus mengacu pada aturan, tidak peduli tempat itu fasum yang masih dikelola pengembang,” tambahnya.

“Apapun alasannya, fasum yang dikelola pengembang tidak boleh seenaknya sendiri diberi reklame di median jalan dan jalur hijaunya, Pemkot harus tegas, jangan karena fasum masih belum diserahkan oleh pengembang, pemkot memberi kelonggaran,” ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 09 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.

Bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah.

“Dengan aturan ini, mestinya ketika perumahan selesai dibangun, maka pengembang langsung menyerahkan fasum ke pemkot biar tidak digunakan serampangan sehingga melanggar aturan,” paparnya.