Mutasi Syarat Politik

Mutasi Pejabat Pemerintahan

Mutasi Pejabat Pemerintahan

Surabaya – Kris Nugroho Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Surabaya harus menjaga netralitasnya guna mengantisipasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang tidak berintegritas.

“Untuk memenuhi unsur fairness atau kejujuran politik dan kesetaraan politik, penjabat tidak boleh memihak manapun,” kata Kris Nugroho.

Krisnugroho menambahkan, Pjs Walikota yang diusulkan dan diangkat oleh Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) setelah berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil alkota Surabaya pada 28/09/2015 lusa setelah adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dia tidak boleh jadi Pjs boneka yang dikendalikan yang mengangkatnya yang berasal dari partai tertentu,” urainya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 tentang Pjs Walikota tidak diperbolehkan membuat keputusan strategis.

Diantaranya mutasi pejabat, pemekaran daerah serta keputusan yang berkaitan dengan anggaran. “Pj harus melanjutkan program kebijakan kepala daerah yang diganti,” paparnya.

Masih kata Kris Nugroho, apabila mutasi memang harus dilakukan. Karena pejabat dinas terkait dibutuhkan harus melalui kajian kebutuhan yang ada dan mendapat supervisi dari Mendagri.

Kris Nugroho menyampaikan, alasan tidak diperbolehkannya penjabat melakuikan mutasi karena dikhawatirkan mempunyai muatan politis.