MK Respon Gugatan Pilkada

M Soleh

M Soleh

Surabaya – Mahkamah Konstitusi (MK) merespon gugatan atas Undang-Undang (UU) nomor 08 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu dibuktikan dengan digelarnya kembali sidang MK terkait gugatan hukum tersebut.

M Sholeh mengungkapkan, hari ini merupakan agenda persidangan tahap ketiga. Yakni mendengarkan keterangan Presiden RI yang diwakilkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diwakili oleh Komisi II dan Komisi Peilihan Umum (KPU) RI.

“Kehadiran tiga lembaga tersebut guna menjelaskan posisi terkait gugatan yang kami layangkan,” ujarnya.

Masih kata Soleh, penundaan Pilkada bertentangan dengan Pasal 201 UU Pilkada. Yang isinya, kepala daerah yang masa jabatannya habis 2015 sampai semester pertama 2016, pelaksanaan Pilkadanya bulan 12/2015. “Ini tidak mungkin bisa ditunda lagi,” tambahnya.

Soleh menyampaikan, untuk menyelesaikan masalah itu. Pihaknya mengusulkan ke MK, 1 pasangan yang mendaftar tetap sah sepanjang negara sudah memberikan hak kepada partai politik (parpol) untuk mendaftar.

“Ketika hak itu tidak digunakan calon perseorangan, parpol atau gabungan parpol maka proses pilkada tetap jalan, dan bukan salah negara,” jelasnya.

M.Sholeh menilai, hingga memasuki tahapan sidang tersebut setidaknya ada harapan bagi 5 daerah yang telah diputuskan hanya memiliki calon tunggal, serta lebih dari 50 daerah yang berpotensi akan mengalami kondisi serupa.

“Jadi gugatan kami tidak hanya berbicara Surabaya saja,” terangnya.