Tolak Pengajuan Anggaran

Pertiwi Ayu Khrisna

Pertiwi Ayu Khrisna

Surabaya – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya diminta untuk tidak merespon pengajuan anggaran hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan Tahun Anggaran (PAK TA) 2015 maupun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (KUA PPAS RAPBD TA) 2016 untuk segera disahkan.

Hal tersebut disampaikan Pertiwi Ayu Khrisna (Ayu) anggota Komisi A bidang Pemerintaha (Pem) DPRD Surabaya. Ini semua bertujuan supaya Pemkot Surabaya meneliti ulang sejumlah dana hibah yang telah dicairkan agar disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Aturan terkait dana hibah dalam UU pemda itu bukan hanya untuk hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas),” ungkapnya.

“Tetapi juga hibah langsung dari Pemkot, untuk itulah hibah Pemkot yang diajukan, maupun telah dicairkan harus diteliti ulang untuk disesuaikan dengan UU terkait,” tegasnya.

Ayu menyampaikan, ternyata UU tentang Pemda yang mengatur dana hibah telah berlaku sejak bulan 10/2014 lalu. Padahal dalam data laporan realisasi Semester pertama pendapatan dan Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui anggaran dana hibah sebesar Rp (rupiah) 269.545.858.993 dan yang telah dicairkan mencapai Rp 149.957.008.226.

Menurut Ayu, sampai saat ini tidak satupun pengajuan anggaran hibah Jasmas yang disetujui oleh Pemkot dengan alasan UU Pemda. Maka dengan demikian anggaran hibah sebesar Rp149 milyar yang telah dicairkan merupakan pengajuan yang langsung dari Pemkot Surabaya sendiri.

“Saya berharap semua pihak harus mengikuti aturan yang sedang diberlakukan, artinya Banggar harus menolak di rapat pembahasan dana hibah Pemkot, kalau sampai lolos, maka patut kami pertanyakan kredibilitas para anggota yang terlibat dalam rapat itu,” pungkasnya.