Sudah Ada Titik Temu

Armuji

Armuji

Surabaya – Sempat tidak jelas terkait ribuan berkas proposal dari hasil Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) saat seluruh anggota legislator Surabaya melakukan reses selama seminggu sudah mendapatkan kepastian.

Terkait kewajiban berbadan hukum juga telah mendapatkan solusi. Namun karena harus dibentuk kembali Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang baru. Mengenai berkas Pokmas pada tahun 2014 yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki.

Kepastian tersebut diperoleh dalam rapat konsultasi antara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Hasilnya, hanya berkas yang sudah berbadan hukum saja yang bisa di proses, sementara untuk berkas yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas) sudah dipatikan penolakannya.

Armuji ketua DPRD Surabaya mengatakan, berkas proposal yang berasal dari Pokmas hasil Jasmas akan tetap bisa direalisasikan. Asalkan sudah mendapatkan legalitas dari Kelurahan setempat, karena sudah bisa dianggap berbadan hukum.

Armuji menambajkan, sebenarnya berkas proposal Pokmas hasil Jasmas dewan tidak pernah dipersoalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena telah melalui proses dan tahapan yang benar.

“Jadi untuk tahun ini hanya untuk yang sudah ada legalitasnya, yang belum tidak bisa, dalam 1 keluarahan dibentuk pokmas, lantas diberikan legalitas oleh Kelurahan, baru bisa mengajukan proposal,” terang Armuji.