Tarif Harus Diturunkan

Edi Rachmat

Edi Rachmat00

Surabaya – Permasalahan parkir seperti benang tidak berujung. Hal itu yang membuat Komisi B bidang Pereknomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara.

“Terkait parkir, kita sudah memangil dinas terkait, tentang isi perda parkir yang terdahulu,” kata Edi Rachmat Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya.

“Karena permasalahannya pada tempat perbelanjaan tarif parkir sudah Rp (rupiah) 6 ribu, tapi pada kenyataannya di Peraturan Daerah (Perda) masih tertera Rp 3 ribu,” tambahnya.

Masih kata Edi, lalu kami menanyakan pada pemerintah, kenapa bisa begini. “Mereka bilang sudah mengirimkan surat tetapi oleh pemerintah belum direaksi, lalu mereka menaikan sendiri, karena ini melanggar Perda, tanpa harus merevisi Perda,” paparnya.

“Setelah rapat di Komisi B, kami sepakat untuk menurunkan kembali tarif parkir, untuk mobil Rp 3 ribu, truk Rp 7 ribu, motor Rp 1 ribu dan sebagainya sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2004,” terangnya.

“Kalau alasan Pemerintah Kota (Pemkot) berapapun nilai tarif parkir yang penting 20 persen milik Pemkot, itukan tidak benar, dan tidak bisa seperti itu,” ungkap Edi.

“Kalau ada inflasi setelah perda itu dibuat, harusnya di revisi terlebih dahulu, dan tingkat inflasinya berapa, kita hitung lagi,” Jelasnya.

“Saya minta sanksi itu ditegakkan oleh Pemkot Surabaya, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus tegas sebagai penegak Perda dan Dinas Perhubungan (Dishub) harus menutup ijinnya, dan tidak boleh adanya garansi, karena masyarakat dalam hal ini yang dirugikan,” pungkasnya.