Kasus Dibalik Pembangunan Fisik Dispendik Prov Jatim

ilustrasi, gedung upt smanor jawa timur

ilustrasi, gedung upt smanor dinas pendidikan provinsi jawa timur

Jawa Timur, portal nasional ‚Äď Pembangunan dan rehab gedung yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan provinsi jawa timur dan memakai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disinyalir bermasalah. Permasalahan yang ada yakni setiap pembangunan dan rehab gedung di dinas pendidikan provinsi jawa timur 90% pelaksanaannya dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (2-3 tahun anggaran baru rampung pengerjaannya).

Selain daripada itu, kompensasi fee yang harus diserahkan oleh masing-masing rekanan ke pejabat dinas pendidikan provinsi jawa timur sangat fantastis. Pada tahun anggaran 2015, menurut sumber yang dipercaya, fee yang harus disetor ke dinas melalui sekretaris dinas pendidikan provinsi jawa timur sebesar Rp 1 milyar dari nilai proyek sebesar 3 milyar rupiah. Pada tahun 2014 fee yang disetor sebesar 30% dari nilai proyek yang dikerjakan rekanan dan pada tahun 2013 sebesar 20% dari nilai proyek yang dikerjakan rekanan, meski pada tahun 2012 fee yang disetor oleh rekanan sebesar 15% dari nilai proyek yang dikerjakannya.

Meski ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan di dinas pendidikan provinsi jawa timur, ‚Äúpraktek‚ÄĚ jual beli proyek pembangunan dan rehab gedung yang dilakukan di dinas pendidikan provinsi jawa timur tetap tidak tersentuh undang-undang anti korupsi meski sudah jelas bahwa uang Negara dipakai untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi./