Jawab Kerisauan Pekerja

Hanif Dakhiri

Hanif Dakhiri

Jakarta – Kerisauan kalangan pekerja terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah diprogramkan oleh pememrintah pusat semakin tidak berujung. Simpang siur serta tidak jelasnya regulasi baru tersbeut membuat Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker Trans) angkat bicara.

Peraturan baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan dari kaum pekerja. Menanggapi hal itu, Menaker Hanif Dhakiri buru-buru memberikan jawaban atas polemik tersebut.

“JHT selama ini dikesankan seolah-olah seperti tabungan biasa, itu yang dipahami peserta selama berlakunya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dulu,” kata Hanif.

“Begitu dikembalikan ke dalam semangat perlindungan hari tua sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) nomor 40 tahun 2004, maka timbullah kerisauan, walaupun dana JHT tidak akan hilang,” tambahnya.

“Aturan sebelumnya tertuang dalam UU nomor 03 tahun 1992 tentang Jamsostek yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 01 tahun 2009 bahwa manfaat JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 55 tahun atau meninggal dunia atau pekerja di Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan ketentuan masa kepesertaannya 5 tahun dan waktu tunggu 1 bulan,” terangnya.

“Pengaturan lebih lanjut tertuang pada PP JHT baru, yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya, selebihnya bisa diambil pada saat peserta tidak lagi produktif,” jelasnya.

Masih kata Hanif, peserta dianggap tidak produktif tergantung dari faktor usia, meninggal dunia atau mengalami cacat. Jadi peserta yang telah di PHK harus menunggu sampai waktu yang ditentukan.