Yang Menentukan DPP

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk melakukan koalisi ataupun tidak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali-Wawali) Surabaya tanggal 09/12/2015 mendatang berada ditangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Adi Sutarwiyono Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Surabaya menyampaikan, keputusan yang strategis dan konstitusional tersebut tidak bisa dilanggar.

Apalagi kota Surabaya masuk wilayah spesifik, dalam arti daerah basis dan memiliki kesejarahan kuat. Untuk itu, dalam kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu, selain bertekad mengusung calon sendiri dan PDIP dituntut wajib menang.

“Surabaya sudah 15 tahun di bawah PDIP, sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2005 hingga tahun 2010 kita menang,” tambahnya. “Di legislatif, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 dan tahun 2009 memang suaranya turun, tapi tahun 2014 perolehannnya naik secara signifikan,” terangnya.

Masih kata Adi, untuk menentukan calon walikota dan wakilnya serta koalisi dengan parpol mana saja, DPP PDIP tentunya memiliki pertimbangan yang sangat teliti dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut. “Kalau berkoalisi bisa menang atau tidak, kemudian kalau mencalonkan Si A, B kira-kira menang atau tidak,” ungkapnya.

Adi menambahkan, kewenangan DPP PDIP mempunyai kewenangan langsung menentukan Cawali dan Cawawali serta koalisi dengan partai politik (parpol) manapun bukan wujud sentralistis partai.

Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) dimana pencalonan kepala daerah dan wakilnya disertai dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang bersangkutan.

Sedangkan pada sisi lain, masing-masing parpol mempunyai karakter yang tidak sama. “Dan ini bukan sentralistis,” tegasnya.