Jangan Asal Tutup

pasarSurabaya – Penutupan toko modern yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mendapat tentangan dari legislatif surabaya. Buchori Imron Wakil Ketua Komisi C bidang (Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Satpol PP Surabaya tidak asal menutup toko modern.

Buchori menambahkan, penutupan toko modern yang ditengarai belum melengkapi izin bukan solusi yang tepat. Apalagi keberedaan toko modern ini bisa menyerap tenaga kerja yang relatif banyak.

“Sekitar 580 ribu orang yang kehilangan pekerjaan,” ungkapnya. “Mari kita pikirkan bersama, Pemerintah Kota (Pemkot) harus memberikan solusi yang tepat dan bijak, kita mengundang pihak-pihak terkait mencarikan solusi,” paparnya.

“Jadi kalau memang ada yang membandel tidak ngurus izin ya silahkan, tapi kalau memang ada yang salah mari kita carikan solusi,” terang Buchori.

“Tapi kita tidak ingin saling tuding, dewan hanya pengin yang terbaik, secara logika, toko modern sudah tahunan, kenapa baru sekarang yang ditutup, ini kan aneh,” jelasnya.

Agoeng Prasodjo anggota Komisi C mengatakan, tim kajian yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdag), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait dengan perizinan minimarket.

Masih kata Agoeng, ada sejumlah minimarket yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 08 tahun 2014 tentang Toko Modern.

Jarak antara minimarket dengan pasar tradisional minimal 500 meter. “Saya kira, pengusaha minimarket ini juga merupakan korban dari Pemkot,” tandasnya.