Komisi B Pertanyakan Sulitnya Ijin

Pasar Buah Koblen

Pasar Buah Koblen

Surabaya – Berlarut larutnya proses pengajuan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) untuk Pasar Buah Koblen (PBK) kembali mendapat perhatian anggota Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Khusnul Khotimah anggota Komisi B menuturkan, masalah di PBK kuncinya berada di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Mereka mau apa tidak mengeluarkan SKRK,” tanya Khusnul.

Khusnul menambahkan, jika memang pemilik lahan diperbolehkan membangun pasar semestinya Pemkot tidak membekukan izin SKRK untuk bangunan cagar budaya kelas C itu.

“Ini sudah tidak benar masak rekom bongkar dari badan lingkungan hidup (BLH) lebih cepat dibandingkan proses keluarnya SKRK, makannya dalam pertemuan ini harus disepakati gambaran nyata masalah yang ada di sana,” terangnya.

“Pedagang itu tidak tahu apa-apa, yang tahu masalah ini investor Pasar Koblen, dalam hal ini PT Dwi Budi Wijaya (DBW), jadi, Pemkot jangan seenaknya menerjunkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” ingat Achmad Zakaria anggota Komisi B.

A.A Gde Dwi Djajawardana Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Kabid Sapras Bappeko) Surabaya menyatakan, keberadaan PBK sudah sesuai dengan tata ruang.

Mengacu pada Paraturan daerah (Perda) nomor 12 tahun 2014 lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan jasa dan perdagangan.

“Kalau sekarang dibuat pasar buah, sebenarnya tidak melanggar peruntukan, tapi kita ada rencana lahan tersebut akan digunakan sebagai tempat pendukung Angkutan Massa Cepat (AMC),” ungkap Dwija. “Saya pastikan Pemkot juga tidak ada rencana membangun pasar di sana,” tambahnya.