Ada Deal-Deal Politik Tidak Sehat

Armuji

Armuji

Surabaya – Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya menyinggung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikembalikan ke legislatif kurang begitu menarik.

“Secara pribadi aku lebih senang Kepala Daerah dipilih oleh warga, karena saya itu mewakili rakyat,” kata Risma. “Kalau dipilih langsung, kepala daerah tahu lebih detail aspirasi bahkan juga keinginan warganya,” tambahnya.

Ketika disinggung mengenai mahalnya biaya Pilkada dengan sistem pemilihan langsung dibanding dipilh legislatif. “Kalau dilihat dari uang mungkin, iya, aapi jika dilihat dari pelayanan yang akan diberikan kepada warga, saya kira tidak,” paparnya.

Armuji Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyatakan, secara tegas menolak Pilkada dikembalikan ke dewan.

“Saya menilai pembahasan soal rencana pengembalian Pilkada ke dewan penuh dengan muatan politis yang tidak sehat,” tambahnya.

Masih kata Armuji, Pilkada langsung baik itu Pilkada Calon Walikota (Cawali) atau Calon Gubernur (Cagub) merupakan proses penentuan Kada yang paling demokratis.

Sebab masyarakat dilibatkan secara langsung di dalamnya. Sebab berkaca pada Pilkada oleh dewan pada periode 1999-2004 lalu.

Dirinya tahu betul di sana terjadi deal-deal politik yang tidak sehat. Misalnya lobi calon Kada yang dilakukan secara pragmatis terhadap anggota dewan.

“Kita jangan mau dikebiri, kalau Pilkada tidak langsung itu hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, dan itu secara tidak langsung akan menutup peluang masyarakat yang potensial untuk maju sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

Armuji juga menilai alasan pengembalihan Pilkada ke legislatif untuk efisiensi anggaran juga patut dipertanyakan. Sebab begitu ada wacana Pilkada dikembalikan ke dewan, di sejumlah daerah seperti di Kabupeten Mojokerto, sudah mulai terjadi transaksi antara anggota legislatif dengan calon kepala daerah.

“Di Mojokerto salah satu anggota dewan kabarnya meminta Rp (rupiah) 2 miliar, itu saya dengar sendiri,” jelas Armuji.