Bisnis “Peras” Rakyat Atas Nama Sistim di Perguruan Tinggi Negeri

tut wuri handayani

tut wuri handayani

Jawa Timur – Masuk perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak ubahnya melamar pekerjaan untuk menjadi CPNS. Meski lolos tes, calon mahasiswa harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Tidak semua calon mahasiswa mendapat dispensasi baik untuk Uang Kuliah Awal (UKA) yang dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa, maupun Uang Kuliah yang dibayar persemester meskipun calon mahasiswa mengantongi surat keterangan kurang mampu darikantor kelurahan setempat.

Informasi yang berhasil dikumpulkan portal nasional, hampir seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di surabaya melakukan bisnis peras rakyat atas nama sistim. Dan PTN ini tidak peduli dengan calon mahasiswa yang meminta keringanan biaya maupun kelonggaran waktu pelunasan UKA.

Petinggi PTN berdalih bahwa sistim telah dibangun sebut saja UNESA (universitas negeri surabaya). Meski melalui telepon seluler, antara dekan dan PR II yang sama-sama bergelar profesor ini melakukan negosiasi dan setuju atas dispensasi kelonggaran waktu atas pembayaran UKA 30jt rupiah terhadap calon mahasiswa, namun saat disposisi secara tertulis dari PR II ke Dekan, menyarankan agar yang bersangkutan melakukan pinjaman ke bank/koperasi yang inti dari disposisi tersebut menolak secara halus permintaan dispensasi dari orang tua/wali murid calon mahasiswa. Dan ini di “iya” kan oleh Dekan penerima disposisi.

Presiden terpilih, Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, harus melakukan perombakan total adanya bisnis peras uang rakyat (calon mahasiswa) yang ada di perguruan tinggi negeri, sebab dari sistim yang sekarang dijalankan perguruan tinggi negeri, telah membentuk karakter generasi bangsa berperilaku untuk korupsi jika menjadi pejabat.

Dan KPK harus melakukan tindakan adanya¬†penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada sektor perguruan tinggi negeri karena meski nota bene milik pemerintah, tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa yang tertuang dalam UUD’45¬†Pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran tidak dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan

Tidak menutup kemungkinan, perilaku peras rakyat yang mengatasnamakan sistim yang dilakukan di sebagian besar perguruan tinggi negeri di surabaya, juga diselenggarakan oleh PTN lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk membongkar “bisnis” ini, lembaga¬†yang berwenang harus melakukan penyidikan atas jumlah dan nama dari data penerimaan calon mahasiswa hingga jumlah dan nama mahasiswa baru. Dan yang pasti, program studi tertentu yang melakukan penolakan adanya permintaan dispensasi, terutama program studi yang banyak diminati oleh calon mahasiswa./*