Dindik Larang Sekolah Agama Hidup Di Surabaya

Ilustrasi

Ilustrasi

Surabaya – Puluhan Kepala Sekolah (kepsek) swasta se-Surabaya dan diikuti siswa-siswanya bahkan wali murid mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Mereka menuntut keadilan atas tindakan semena-mena yang telah dilakukan oleh M Iksan selaku Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya yang menutup sekolah secara sepihak.

Semenjak bulan 04/2014 hingga saat ini, ada 34 sekolah swasta ditutup secara paksa tanpa ada penjelasan yang masuk akal.

Rata-rata Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berbasis agama, Islam Kristen dan Hindu.

Bahkan Dindik Surabaya akan menutup 30 sekolah swasta lagi dan total kesemuanya bila benar-benar ditutup menjadi 64 sekolah.

Alis Setiyakusumarita Kepala Sekolah SD Kupang Krajan mengaku tidak mendapat keterangan yang jelas dari Dindik Surabaya.

Dirinya hanya diberikan sebuah surat edaran yang berisi sekolah yang dipimpinnya tidak boleh menerima pendaftaran murid baru sebelum mengurus izin operasional.

“Dindik mengatakan, bahwa sekolahan kami tidak mempunyai izin operasional, padahal, kami setiap tahunya mengurus izin kepada dinas, tapi kenapa kok Dinas malah bilangnya sekolahan kami tidak ada izin, kita kesini mau mengadukan kepada anggota DPRD bagaimana nanti nasib kita, kalau sekolahan ini ditutup,” katanya.

“Memang dinas mengatakan akan memerger sekolahan kami, tapi cuma muridnya saja, terus bagaimana nasib guru-gurunya masak akan ditelantarkan, seharusnya Dinas tidak sewenang-wenang seperti itu, mereka juga harus memikirkan nasib sekitar 100 guru ini,” sesalnya.

“Masak kami disamakan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diusir apabila berjualan dipinggir jalan, dan salah satu dinas juga bilang ke kami, bahwa hasil Tunjangan Prestasi Profesi (TPP) itu adalah uang haram,” ucapnya.

Ahmad Zainuddin Kepala Sekolah SD Islam Batul Mukmin Jungkungan Nginden menambahan, sekolahnya langsung ditutup tanpa ada peringatan atau pemberitahuan terlebih dulu.

Padahal selama puluhan tahun mendidikan dan mengambangkan pendidikan surabaya. Dia menyayangkan keinginan Pemkot Surabaya yang menjadikan kota Pahlawan sebagai barometer pendidikan.

“Penutupan sekolah swasta sepihak, bulan 04 dipanggil Dindik untuk melengkapi berkas, tapi ternyata sudah disiapkan surat penutupan ketika kami datang ke kantor dindik,” terangnya.

“Ketika ditanya jawabannya simpel, bukan urusanku guru itu, itu urusan yayasan,” katanya menirukan ucapan Ikhsan.

Baktiono ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya mengatakan, akan memanggil Kepala Dindik Surabaya dan pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Kalau sekolah yang lain ngejar TPP supaya dapat bayaran double, bapak ibu sekalian kurang terpantu. Ini perjuangan sesungguhnya,” ujarnya.

Baktiono merasa prihatin terhadap Pemkot Surabaya yang kurang peduli dengan nasib anak. Padahal pemkot pernah mendapat penghrgaan kota layak anak.

“Tapi malah menutup sekolah, ini kan tidak nyambung, apalagi mayoritas sekolah tidak mampu, dan gurunya hanya pengabdian, bayarannya Rp (rupiah) 200 ribu, kepseknya Rp 500 ribu,” jelasnya.