Nikmatnya Dana Bansos

karikatur korupsi dana bansos

karikatur korupsi dana bansos

Jakarta – Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menuding banyaknya dana bantuan sosial (bansos) yang diselewengkan kementerian/Lembaga (K/L) karena lemahnya kebijakan dan pengawasan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 Kementerian Lembaga yang mendapatkan dana bantuan sosial senilai Rp 91,8 triliun dalam APBN 2014, yaitu Kementerian Dalam Negeri Rp 9,4 triliun, Kementerian Pertanian Rp 5,3 triliun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 49 miliar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp28,3 triliun, Kementerian Kesehatan Rp19,9 triliun, Kementerian Agama Rp 12,6 triliun, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 32,6 miliar, Kementerian Sosial Rp 5,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 611,4 miliar.

Kementerian Perumahan Rakyat Rp 1,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 3,9 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp285 miliar, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp766,5 miliar, BNPB Rp50 miliar, BPLS Rp 4,7 miliar plus dana cadangan bencana yang dialokasikan sebesar Rp 3 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2012 ditemukan pelanggaran penggunaaan dana Bansos sebsar Rp 31,6 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp 75,6 triliun yakni hampir setengah dari pagu bansos ditemukan pelanggaran.

Pada tahun 2010 penyimpanganya sebesar Rp 2,4 triliun dan ditahun 2011 ditemukan penyimpangan sebesar Rp 1,6 triliun di 12 kementerian. Dipastikan tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah anggaran yang disimpangkan.

Temuan BPK terkait penyimpangan dana bansos di 12 Kementerian :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Rp 20,6 triliun.
2. Kementerian Dalam Negeri Rp 8,8 triliun.
3. Kementerian Perumahan Rakyat Rp 1,1 triliun
4. Kementerian Agama Rp 674 ,1 miliar
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 276 ,9 miliar
6. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 62,2 miliar
7. Kementerian Sosial Rp 16,4 miliar
8. Kementerian Pertanian Rp 7,3 miliar
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 5,6 miliar
10. Kementerian Kehutanan Rp 2,6 miliar
11. Kementerian Koperasi dan UKM Rp 250 juta
12. Kementerian Perikanan dan Kelautan Rp 200 juta.