2 Perusahaan Tidak Berizin

Inspeksi Mendadak Komisi C Di Perusahaan Beton

Inspeksi Mendadak Komisi C Di Perusahaan Beton

Surabaya – Inspensi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya pada 2 perusahaan yang bergerak dalam bahan material pembangunan gedung dan jalan.

PT Anugrah Beton Indonesia (ABI) serta PT Merak Jaya Beton (MJB) yang beralamat di Jalan Kedung Cowek mendapat sorotan dari legislator surabaya. Keberadaan 2 perusahaan tesebut tengah bermasahan dengan izin serta keluhan warga yang berada disekitar perusahaan.

“Saya minta, kalau memang tidak memiliki izin segera ditutup saja,” kata Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C.

“Modus yang dilakukan pengusaha sangat banyak, bisa saja ketika mereka mengajuan usaha peruntukannya untuk pergudangan,” tambahnya.

“Tapi berikutnya dibuat usaha, ini sudah jelas tidak benar, Peraturan Daerah (Perda) itu dibuat untuk ditaati,” tandasnya.

“Kalau memang syaratnya tidak lengkap, saya minta dinas terkait segera menghentikannya, khusus untuk PT MJB kelihatannya sudah lama beroperasi,” paparnya.

“Kalau kejadian seperti ini terus dibiarkan, kita yang rugi, karena potensi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hilang,” tegas Saifuddin. “Kita akan teliti semua usaha yang ada di surabaya,” jelasnya.

Syaifuddin menyakini, banyaknya perusahaan yang ada di surabaya sekitar 75 persen izin usahanya tidak sesuai dengan peruntukan.

Masih kata Saifuddin, sebagai kota jasa dan perdagangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menyambut baik dengan meyiapkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Misalnya soal Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pendirian usaha di kecamatan.

I Gede Yudhi Kartika Camat Kenjeran menyatakan, pihaknya sudah memanggil PT ABI. Menurut Yudhi, pemanggilan terakhir dilakukan pada tanggal 11/12/2014 lalu. Meski demikian, Yudhi mengaku belum tahu apakah usaha pembuatan bahan material itu sudah dimulai atau belum.

“Ketika kita undang, mereka menunjukkan proses izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang mereka miliki. kalau keluhan dari warga belum ada,” ungkapnya.

Novi Dirmansyah Kepala Bidang (Kabid) Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya memastikan, PT ABI sudah mengajukan beberapa syarat perizinan, seperti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

“Pada tanggal 14/04/2014 lalu, dari catatan kami, izin yang belum dimiliki ada IMB Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkapnya.

Novi menamahkan, jika memang anggota dewan ingin mengetahui perusahaan beton di wilayah tersebut yang belum mengantongi izin salah satunya adalah PT MJB. Pihaknya meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaknya.

Ruben Rico Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Kasi Manag Lalin Dishub) Surabaya menyatakan, pihaknya akan membuat surat pemberitahun kepada perusahaan terkait. Jika diketahui mereka tidak menjalankan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Lalin, pihaknya akan mengeluarkan teguran 1 hingga 3 kali.

“Jika tidak ada respon, baru kita akan mengeluarkan Bantuan Penertiban (Bantib),” pungkasnya.