2 Legislator Tinggalkan Rapat

Toko Modern

Toko Modern

Surabaya – Rupanya data miliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya terkait toko modern tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

Dalam dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terbukti fakta tersebut. Terlebih pada Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdag).

Musdiq Ali Suhudi Kepala BLH menyampaikan, ada sekitar 667 toko modern, baru 42 yang baru memenuhi ketentuan. Rinciannya 33 sudah sesuai dengan SKRK dan yang sesuai IMB baru 9 toko modern.

Masih kata Musdiq, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui DCKTR telah memberikan kemudahan bagi toko modern untuk mendapatkan beberapa bersyaratan yang dibutuhkan. Misalkan untuk izin gangguan (Hinder Ordinatie).

Sedangkan Disperdag justru menyebutkan jumlah toko modern yang sudah mengantongi izin IMB dan SKRK. Dari 667 toko modern, sekitar 289 sudah sesuai peruntukan atau lulus kajian sosial (Sosek).

Menurut DCKTR, jumlah pemohon sosek mencapai 375, baru 289 yang sudah keluar. “Yang kita tolak ada 24 karena tidak sesuai sosek,” kata salah pegawai dari DCKTR.

“Dari dulu pembahasan yang dilakukan selalu berputar pada masalah data, saya putuskan keluar dari ruangan karena rapat ini sudah tidak kondusif,” tegas Vicensius anggota Komisi C sambil meninggalkan ruangan.

Vicensius menambahkan, selama ini kontrol yang diberikan Pemkot terkait perkembangan jumlah toko modern di Surabaya sangat lemah.

“Kalau pengawasannya seperti ini, siapapun bisa mendirikan usaha sendiri tanpa harus mengajukan izin terlebih dahulu,” kritiknya.

Hal senada juga diucapkan Akhmad Suyanto anggota Komisi C. Bahkan dirinya meminta Ketua DPRD Surabaya untuk segera turun tangan terkait keberadaan toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menginjak-injak harga diri lembaga legislatif dengan mengbaikan hasil dengar pendapat yang dilakukan sebelumnya.

“Ini adalah bentuk melecehkan parlemen oleh Satpol PP, ketua dewan harus kembali hidupkan pemanggilan paksa terhadap SKPD yang tidak hadir,” tandasnya.