16 Lakukan Penangguhan

Agustin Poliana

Agustin Poliana

Surabaya – Beberpa perusahaan mengajukan penangguhan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) maupun UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota). Pasca melakukan dengar pendapat dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya.

Agustin Poliana Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan, sebanyak 16 perusahaan menangguhkan pembayaran UMK sesuai dengan ketentuan Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Masih kata Agustin, penangguhan pembayaran UMK maupun UMSK diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim. “Pelaksanaan bisa ditunda, mereka bisa melaksanakan di bawah itu,” paparnya.

Agustin mengungkapkan, yang menjadi persoalan menurutnya, sampai kapan penangguhan dilaksanakan. Pasalnya, harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan, setelah ada kenaikan UMK.

Agustin berharap, ada titik temu antara pihak pengusaha dan para buruh, sehingga tidak ada gejolak. Agustin mengungkapkan, perusahaan yang mengajuan penangguhan akan ada audit keuangan.

Dirinya berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melakukan pengawasan agar tak banyak karyawan yang dirugikan. “Harapan kita buruh bisa menikmati UMK,” terangnya.