Pemkot Jalan Ditempat

Hendro Gunawan

Hendro Gunawan

Surabaya – Meskipun fatwa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) memastikan aset non lahan dan non satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) bukan milik perkumpulan.

Rupanya belum membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepenuhnya merasa tenang. Pasalnya, Bilamana perbaikan bangunan maupun kandang satwa dilakukan dikhawatiran masih ada gugatan.

“Kekhawatiran itu bisa terjadi, makanya kita tambahkan dengan koordinasi dengan jajaran samping,” kata Hendro Gunawan Sekretaris (Sek) Kota Surabaya.

Beberapa jajaran samping seperti yang dimaksud Hendro, adalah kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Masih kata Hendro, koordinasi dengan BPKP sudah pernah dilakukan. Namun kali ini untuk melakukan kroscek kembali terkait dengan keberadaan aset yang sedang bersengketa itu. Sehingga, ketika Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS sudah berdasarkan kajian dan landasan hukum kuat.

“Jadi dengan keluarnya legal opinion dari Kejaksaan, PDTS KBS tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli aset tersebut,” tambahnya.

Hendro menerangkan, PDTS KBS sebenarnya sudah bisa melakukan perbaikan-perbaikan beberapa bangunan yang sudah tidak layak.

Terutama beberapa kandang yang kondisinya rusak parah. Perbaikan tersebut akan menggunakan dana PDTS KBS. Pemkot sendiri masih akan melihat rencana perbaikan tersebut dari PDTS KBS.

Acshta Boestani Tajudin Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PDTS KBS mengungkapkan, sejak dikelola Pemkot, aset PDTS KBS hanya berupa tanah dan satwa.

Sedangkan aset di atas tanah seperti kandang dan juga gedung masih terganjal masalah sengketa dengan pengelola sebelumnya, sehingga tidak bisa melakukan perbaikan.

“Alhamdulillah minggu lalu fatwa dari kejaksaan sudah klop dan mengarahkan bahwa aset tersebut bukan milik perekumpulan dan bisa dikelola oleh kami,” ungkapnya.

Acshtamengatakan, pihaknya bersama Pemkot memutuskan untuk tidak melangkah jauh untuk pengelolaan aset di atas tanah.

Meskipun fatwa dan rekomendasi dari BPKP sudah turun sejak akhir tahun 2014, namun menurut mereka masih diperlukan 1 langkah lagi untuk melangkah yaitu fatwa dari kejaksaan.