10 Persen, Batasnya 2 Kali Jabatan Walikota

Hutan Kota

Hutan Kota

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hutan Kota sudah mendekati finalisasi yang saat ini tengah dibawah di Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Jadi hasil konsultasi di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tentang hutan kota, pertama ketentuan hutan kota itu nanti ditetapkan 10 persen dari luas kota surabaya,” kata Eddy Rusianto anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Reperda) yang juga anggota Komisi B.

“Artinya kalau luas surabaya sendiri 330 ribu Hektar (Ha), maka 33 ribu Ha ditetapkan sebagai hutan kota langsung diperbolehkan,” tambahnya.

Masih kata Eddy, bila suatu saat nanti ada terjadi pemekaran wilayah Surabaya atau segala macam. “Hal tersebut dapat dilakukan direvisi,” ungkapnya.

“Kemudian didalam penetapan itu, tidak harus ditetapkan suatu lokasi yang kosong sama sekali, artinya apa, seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS), kebun bibit, baik itu hutan mangrove wonorejo dan bratang, itu bisa langsung ditetapkan,” paparnya.

“Kalau ada sengketa pada lahan tersbeut, Pemerntah Kota (Pemkot) Surabaya harus mempunyai keberanian untuk dilakukan penetapan, meskipun suatu saat itu dimenangkan oleh pihak swasta,” tegasnya.

“Begitu juga dengan daerah perumahan, apabila suatu Rang Terbuka Hijau (RTH) yang luasannya memenuhi syarat, minimal 1/4 Ha atau 1500 meter dan diterlantarkan oleh pengembang lebih dari 20 tahun, masyarakat bisa mengajukan ke Pemkot Surabaya untuk ditetapkan sebagai hutan kota, begitu juga dengan pulau jalan,” jelasnya.

Eddy menyampaikan, Pansus Hutan Kota ini harus memberikan limitatif. “Sampai kapan 10 persen itu harus dipenuhi,” tanyanya.

“Beberapa waktu lalu kita sudah berunding dengan rekan-rekan Pansus Raperda Hutan Kota, bahwa batasannya 2 kali jabatan walikota,” pungkas Eddy.